Peran dan Pemikiran Sutan Syahrir

Sutan Sjahrir

A.    Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Sutan Sjahrir ketika menjabat

Sutan sjahrir jadi perdana menteri tanggal 14 november 1945. Walau relative muda dia berani tampil di panggung sejarah, mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Keadaan waktu itu sangat sulit. Akibat tiga tahun lebih pendudukan jepang, rakyat menderita kurang pangan dan pakaian. Dari desa-desa diangkut laki-laki muda untuk dijadikan romusha atau pekerja paksa bagi kebutuhan perang tentara Dai Nippon[1].

Walaupun serba kekurangan infrastruktur, sjahrir tidak mundur. Ia maju sebagai perdana menteri. Masalah-masalah politik dan kenegaraan segera saja datang dan harus di hadapinya, pada bulan November 1945 ia menanggulangi tekanan dari pihak sekutu yaitu tentara sekutu di bawah komando Lord Louis Mountbatten yang bermarkas di Kandy, Ceylon-Sri Lanka. Lalu menghadapi Belanda yang mau kembali dengan NICA ( Netherland Indies Civil Administration) di Nusantara.

Namun keadaan pada masa itu memperlihatkan permainan segitiga dengan masing-masing pelaku berada dalam keadaan lemah, Republik Indonesia yang masih baru karna pemerintahannya belum tersusun, juga sekutu yang kekurangan tentara di jawa dan Sumatra sehingga tidak mampu menguasai, dan Belanda yang tidak punya cukup pasukan untuk merebut kembali Hindia Belanda.

Permainan segitiga ini berlangsung dari tahun 1945 sampai akhir 1946 ketika tentara sekutu meninggalkan pulau jawa. Pada saat itu, jepang berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam perundingan di Linggajati yang menghasilkan sebuah persetujuan yang mengatur hubungan kenegaraan antara Indonesia dengan Belanda.

Adapun konsep-konsep utama yang tertuang dalam persetujuan linggajati sesungguhnya telah dirintis oleh Sjahrir dan Van Mook dalam pertemuan mereka bulan Desember 1945 yang kemudian terus dikembangkan sampai mencapai bentuk perumusan finalnya.

Dalam perjanjian Linggajati Belanda membuat keadaan menjadi rumit dan bertele-tele. Karna enggan mengakui dan menyetujui secera penuh isi perjanjian tersebut. Barulah empat tahun kemudian Belanda menerima kenyataan dia tidak bisa lagi berkuasa kembali di bekas negeri jajahannya. Belanda harus mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 setelah berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

Konsep-konsep yang dikembangkan Sjahrir dalam perundingan dengan Belanda sebelumnya telah tertuang dalam pamphlet politik yang ditulisnya pada Oktober 1945 berjudul “perdjoeangan Kita”. Dr. Olaf Oudheusden menulis “perdjoengan Kita” mempunyai tiga tujuan, yaitu :

1.      Menjelaskan kepada rakyat Indonesia agar aktif mencegah jangan sampai Republik yang baru lahir itu jatuh ke tangan unsure-unsur radikal.

2.      Membersihkan rakyat dari elemen-elemen fasis, sebab 3 tahun pendudukan Jepang berhasil membuat banyak lapisan masyarakat menerima pikiran fasis.

3.      Memperoleh kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia[2].

Hal ini harus membuat para pemimpin Republik melaksanakan suatu real politik. Bangsa Indonesia harus realistis dan pragmatis menhadapai Belanda pada masa itu. Berperang terus dengan Belanda bisa berujung mengahadapi Amerika dan Inggris yang kapitalis dan itu berarti menghancurkan kekuatan inti dan potensi bangsa Indonesia pada akhirnya. Oleh karena itu, suatu perdamaian dengan pihak Belanda harus dicapai, sjahrir mengusahakan suatu “win-win solution”.

Walaupun ditekan terus oleh Belanda, Inggris dan Amerika, Sjahrir tidak bergeming dalam usahanya mempertahankan kedaulatan Negara republic Indonesia. Semua itu sudah dipikirkan sjahrir ketika usia 36 tahun menjadi perdana menteri Republik Indonesia. Namun dalam perkembangan selanjutnya, banyak dari konsep sjahrir yang tidak terlaksana. Orde lama Soekarno, orde baru Soeharto telah membuat Indonesia merosot, terpuruk jadi suatu Negara pariah, Negara jagoan korupsi, Negara hancur-hancuran, Negara penuh kerusuhan[3].

B.     Peran dan Pemikiran Sjahrir

Sjahrir merupakan tokoh perjuangan Indonesia yang sangat menggeluti Sosialisme. Sosialisme pada saat itu merupakan ideologi yang menjadi arus utama gerakan revolusionisme. Sjahrir sendiri sebenarnya bukan seorang Marxis tulen, karena ia pun masih menaruh respek besar terhadap perekonomian Barat. Sjahrir kerap menamakan ideologi sosialisnya dengan sosialis kerakyatan. Ia mendirikan sebuah partai sosialis yang ia sendiri ketuai, Partai Rakyat Sosialis. Tak lama kemudian Partai yang ia dirikan tersebut bergabung dengan Partai Sosialis yang diketuai Amir Syafirudin dan menjadi Partai Sosialis Indonesia. Sjahrir sendiri yang menjadi ketua dari Partai Sosialis Indonesia dan diwakili oleh Amir Syafirudin[4].

Partai Sosialis Indonesia ditanggapi buruk oleh lawan-lawan politik Sjahrir di pemerintahan, Soekarno dan pendukung-pendukungnya. Berbagai demo dan propaganda yang terjadi pada masa itu mengguncang dengan cukup keras Sjahrir beserta partainya pada saat itu. Sjahrir pun beberapa kali dikucilkan dan dijadikan tahanan politik. Namun, pada kenyataannya bukanlah Sjahrir yang ingin terjun ke politik, namun politik sendiri yang tidak melepaskan Sjahrir daripadanya.

Sjahrir merupakan sosialis yang bersifat pragmatis karena masih menerima jalan diplomasi. Sjahrir memperjuangkan kepentingan rakyat lewat jalur politik. Sjahrir sendiri pada hakikatnya merupakan pejuang kemanusiaan yang demokrat demi mencapai impiannya: kerakyatan yang sejahtera dan beradab. Suatu kali Sjahrir yang sedang naik kereta api dikelas VVIP didapati menangis diam-diam setelah melihat kehidupan rakyat yang terlantar dari kaca kereta.

Seringkali gagasannya yang begitu tinggi hanya dapat diterima kaum elit. Sjahrir sendiri menentang feodalisme yang terjadi di Indonesia karena menghalangi kesejahteraan rakyat kecil. Baginya imperialisme bertemu dengan feodalisme akan menghasilkan bentuk fasisme. Fasisme menghambat kesamarataan dan persatuan nasional. Sjahrir cukup aktif mengisi kolom dengan nama samaran RealPolitiker di kolom-kolom koran atau esay tertentu[5].

Selain itu Sjahrir dianggap sebagai arsitek yang membatasi kekuasaan presiden, menjegal kehendak Soekarno membuat sebuah staatspartij yang tunggal, mencetuskan system multipartai dan memperbesar kewenangan parlemen, dan dengan demikian menciptakan system pemerintahan yang lebih demokratis[6].

Sjahrir merupakan seorang tokoh utama Republik dengan wawasan yang khas dan besar – sosialisme demokratis – dan sejak muda telah ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya dengan kedua proklamator, ia pernah ditangkap dan dibuang oleh pemerintah colonial Belanda, tetapi berbeda dengan mereka, Sjahrir adalah penentang fasisme Jepang yang gigih seperti halnya Amir Sjarifudiin sementara arus utama berkolaborasi dengan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, sewaktu eksistensi republic terancam oleh tentara sekutu dan oleh belanda yang ingin kembali menjajah, dan suatu kekuatan domestic di bawah pimpinan Tan Malaka menuntut dicetuskannya revolusi social, presiden Sukarno yang popular, atau barangkali lebih tepat dikatakan, bangsa Indonesia, membutuhkan – apapun motivasinya – seorang Sjahrir menjadi perdana menteri, bahkan selama tiga kali berturut-turut sekalipun relative singkat. Setelah tidak lagi mengepalai cabinet, Sjahrir pun masih mendapat kepercayaan untuk memimpin delegasi Indonesia ke Dewan Keamanan PBB dengan tugas mempertahankan Kemerdekaan dan kedaulatan RI terhadap agresi Belanda[7].

*Hubungi saya jika ingin mendapatkan footnote lengkap. juga jangan lupa cantumkan blog ini.