Sutan Sjahrir
A.
Kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan Sutan Sjahrir ketika menjabat
Sutan sjahrir jadi perdana menteri
tanggal 14 november 1945. Walau relative muda dia berani tampil di panggung
sejarah, mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan keberadaan Republik
Indonesia. Keadaan waktu itu sangat sulit. Akibat tiga tahun lebih pendudukan
jepang, rakyat menderita kurang pangan dan pakaian. Dari desa-desa diangkut
laki-laki muda untuk dijadikan romusha atau pekerja paksa bagi kebutuhan perang
tentara Dai Nippon[1].
Walaupun serba kekurangan
infrastruktur, sjahrir tidak mundur. Ia maju sebagai perdana menteri.
Masalah-masalah politik dan kenegaraan segera saja datang dan harus di
hadapinya, pada bulan November 1945 ia menanggulangi tekanan dari pihak sekutu
yaitu tentara sekutu di bawah komando Lord Louis Mountbatten yang bermarkas di
Kandy, Ceylon-Sri Lanka. Lalu menghadapi Belanda yang mau kembali dengan NICA (
Netherland Indies Civil Administration) di Nusantara.
Namun keadaan pada masa itu memperlihatkan
permainan segitiga dengan masing-masing pelaku berada dalam keadaan lemah,
Republik Indonesia yang masih baru karna pemerintahannya belum tersusun, juga
sekutu yang kekurangan tentara di jawa dan Sumatra sehingga tidak mampu
menguasai, dan Belanda yang tidak punya cukup pasukan untuk merebut kembali
Hindia Belanda.
Permainan segitiga ini berlangsung
dari tahun 1945 sampai akhir 1946 ketika tentara sekutu meninggalkan pulau
jawa. Pada saat itu, jepang berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam
perundingan di Linggajati yang menghasilkan sebuah persetujuan yang mengatur
hubungan kenegaraan antara Indonesia dengan Belanda.
Adapun konsep-konsep utama yang
tertuang dalam persetujuan linggajati sesungguhnya telah dirintis oleh Sjahrir
dan Van Mook dalam pertemuan mereka bulan Desember 1945 yang kemudian terus
dikembangkan sampai mencapai bentuk perumusan finalnya.
Dalam perjanjian Linggajati Belanda membuat keadaan menjadi rumit
dan bertele-tele. Karna enggan mengakui dan menyetujui secera penuh isi
perjanjian tersebut. Barulah empat tahun kemudian Belanda menerima kenyataan
dia tidak bisa lagi berkuasa kembali di bekas negeri jajahannya. Belanda harus
mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 setelah
berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.
Konsep-konsep yang dikembangkan
Sjahrir dalam perundingan dengan Belanda sebelumnya telah tertuang dalam
pamphlet politik yang ditulisnya pada Oktober 1945 berjudul “perdjoeangan
Kita”. Dr. Olaf Oudheusden menulis “perdjoengan Kita” mempunyai tiga tujuan,
yaitu :
1.
Menjelaskan
kepada rakyat Indonesia agar aktif mencegah jangan sampai Republik yang baru
lahir itu jatuh ke tangan unsure-unsur radikal.
2.
Membersihkan
rakyat dari elemen-elemen fasis, sebab 3 tahun pendudukan Jepang berhasil
membuat banyak lapisan masyarakat menerima pikiran fasis.
3.
Memperoleh
kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia[2].
Hal ini harus membuat para pemimpin
Republik melaksanakan suatu real politik. Bangsa Indonesia harus realistis dan
pragmatis menhadapai Belanda pada masa itu. Berperang terus dengan Belanda bisa
berujung mengahadapi Amerika dan Inggris yang kapitalis dan itu berarti
menghancurkan kekuatan inti dan potensi bangsa Indonesia pada akhirnya. Oleh
karena itu, suatu perdamaian dengan pihak Belanda harus dicapai, sjahrir
mengusahakan suatu “win-win solution”.
Walaupun ditekan terus oleh Belanda,
Inggris dan Amerika, Sjahrir tidak bergeming dalam usahanya mempertahankan
kedaulatan Negara republic Indonesia. Semua itu sudah dipikirkan sjahrir ketika
usia 36 tahun menjadi perdana menteri Republik Indonesia. Namun dalam
perkembangan selanjutnya, banyak dari konsep sjahrir yang tidak terlaksana.
Orde lama Soekarno, orde baru Soeharto telah membuat Indonesia merosot,
terpuruk jadi suatu Negara pariah, Negara jagoan korupsi, Negara
hancur-hancuran, Negara penuh kerusuhan[3].
B.
Peran
dan Pemikiran Sjahrir
Sjahrir
merupakan tokoh perjuangan Indonesia yang sangat menggeluti Sosialisme.
Sosialisme pada saat itu merupakan ideologi yang menjadi arus utama gerakan
revolusionisme. Sjahrir sendiri sebenarnya bukan seorang Marxis tulen, karena
ia pun masih menaruh respek besar terhadap perekonomian Barat. Sjahrir kerap
menamakan ideologi sosialisnya dengan sosialis kerakyatan. Ia mendirikan sebuah
partai sosialis yang ia sendiri ketuai, Partai Rakyat Sosialis. Tak lama
kemudian Partai yang ia dirikan tersebut bergabung dengan Partai Sosialis yang
diketuai Amir Syafirudin dan menjadi Partai Sosialis Indonesia. Sjahrir sendiri
yang menjadi ketua dari Partai Sosialis Indonesia dan diwakili oleh Amir
Syafirudin[4].
Partai
Sosialis Indonesia ditanggapi buruk oleh lawan-lawan politik Sjahrir di
pemerintahan, Soekarno dan pendukung-pendukungnya. Berbagai demo dan propaganda
yang terjadi pada masa itu mengguncang dengan cukup keras Sjahrir beserta
partainya pada saat itu. Sjahrir pun beberapa kali dikucilkan dan dijadikan
tahanan politik. Namun, pada kenyataannya bukanlah Sjahrir yang ingin terjun ke
politik, namun politik sendiri yang tidak melepaskan Sjahrir daripadanya.
Sjahrir
merupakan sosialis yang bersifat pragmatis karena masih menerima jalan
diplomasi. Sjahrir memperjuangkan kepentingan rakyat lewat jalur politik.
Sjahrir sendiri pada hakikatnya merupakan pejuang kemanusiaan yang demokrat
demi mencapai impiannya: kerakyatan yang sejahtera dan beradab. Suatu kali
Sjahrir yang sedang naik kereta api dikelas VVIP didapati menangis diam-diam
setelah melihat kehidupan rakyat yang terlantar dari kaca kereta.
Seringkali gagasannya yang begitu tinggi hanya dapat
diterima kaum elit. Sjahrir sendiri menentang feodalisme yang terjadi di
Indonesia karena menghalangi kesejahteraan rakyat kecil. Baginya imperialisme
bertemu dengan feodalisme akan menghasilkan bentuk fasisme. Fasisme menghambat
kesamarataan dan persatuan nasional. Sjahrir cukup aktif mengisi kolom dengan
nama samaran RealPolitiker di kolom-kolom koran atau esay tertentu[5].
Selain itu Sjahrir
dianggap sebagai arsitek yang membatasi kekuasaan presiden, menjegal kehendak
Soekarno membuat sebuah staatspartij yang tunggal, mencetuskan system
multipartai dan memperbesar kewenangan parlemen, dan dengan demikian
menciptakan system pemerintahan yang lebih demokratis[6].
Sjahrir merupakan seorang tokoh utama Republik dengan
wawasan yang khas dan besar – sosialisme demokratis – dan sejak muda telah ikut
serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya dengan kedua
proklamator, ia pernah ditangkap dan dibuang oleh pemerintah colonial Belanda,
tetapi berbeda dengan mereka, Sjahrir adalah penentang fasisme Jepang yang gigih
seperti halnya Amir Sjarifudiin sementara arus utama berkolaborasi dengan
Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, sewaktu eksistensi republic terancam
oleh tentara sekutu dan oleh belanda yang ingin kembali menjajah, dan suatu
kekuatan domestic di bawah pimpinan Tan Malaka menuntut dicetuskannya revolusi
social, presiden Sukarno yang popular, atau barangkali lebih tepat dikatakan,
bangsa Indonesia, membutuhkan – apapun motivasinya – seorang Sjahrir menjadi
perdana menteri, bahkan selama tiga kali berturut-turut sekalipun relative
singkat. Setelah tidak lagi mengepalai cabinet, Sjahrir pun masih mendapat
kepercayaan untuk memimpin delegasi Indonesia ke Dewan Keamanan PBB dengan
tugas mempertahankan Kemerdekaan dan kedaulatan RI terhadap agresi Belanda[7].
*Hubungi saya jika ingin mendapatkan footnote lengkap. juga jangan lupa cantumkan blog ini.